New Step by Step Map For intelijen indonesia
New Step by Step Map For intelijen indonesia
Blog Article
Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang lawful dan akuntabel. Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.
Ancaman terorisme di Indonesia tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga luar negeri. Sebagian besar pelaku terorisme di Indonesia adalah warga negara Indonesia yang sudah hijrah ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman dan membangun jaringan secara global.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi difficulty resolving malah asik menjadi dilemma getting.
Beberapa peristiwa yang melibatkan intelijen seperti pembebasan sandera pesawat Woyla dan pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang berhasil sukses merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi intelijen.
BIN juga melakukan perekrutan dari TNI/POLRI. Dalam hal ini tentu BIN sebagai organisasi sipil harus menanamkan paradigma intelijen sipil kepada anggota yang direkrut dari TNI yang biasanya mempunyai paradigma intelijen tempur, atau kepada anggota POLRI yang mempunyai paradigma intelijen kriminal/keamanan.
Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Intelijen di interval awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
Acara tersebut juga membahas berbagai aspek pengawasan terhadap BIN yang perlu ditingkatkan, seperti pengawasan anggaran, operasi intelijen, dan regulasi. Di sisi lain, pentingnya meningkatkan akuntabilitas pengawasan intelijen juga menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut.
atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.
Titik utama yang perlu dilakukan reformasi dalam fungsi intelijen adalah fungsi pengamanan dalam hal ini perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka significant stage
Bekerja sama dengan organisasi Intelijen Negara lain yang telah mempunyai hubungan baik dan komitmen.
PERADI Rule No. one particular/2010 stipulates that advocate are prompt to provide Specialist bono licensed help no less than fifty several hours of labor every year. This provision is likely to be employed as viewed as among the necessities to amass or to resume the Advocate Identification Card (“KTPA”) and when advocates couldn't achieved this necessity, then the KTPA issuance could possibly be deferred ideal reformasi intelijen until eventually this requirement is fulfilled. The Preliminary post might be accessed Proper listed here. < Prev Following >
Intelijen di period awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
This article will briefly retrace the track record of Indonesia’s strategic intelligence dynamics given that its inception and supply an Assessment in the present standing of political democratization Typically and intelligence reform particularly right away right after 1998.